Tak Bisa Cuma Ditangani Polri
Dirjen Data serta Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menegaskan, pembuatan Satgas Judi Online merupakan urgen sebab paling tidak 3 alibi: 1) perputaran uang judi online yang sangat besar( Rp 327 trilliun pada 2023); 2) banyaknya orang Indonesia yang bermain judi online( 32 juta orang); serta 3) web judi online yang terus timbul walaupun telah diblokir( 1, 4 juta konten diblokir pada 2016 hingga Januari 2024).
“ Kami take down, mereka timbul dengan domain baru,” ucap Usman pada tim wengtoto.
Usman menarangkan, judi online yang gempar di Indonesia mayoritas dikendalikan dari luar negara, misalnya dari Kamboja. Di sinilah letak perkaranya, karena walaupun OJK membekukan ribuan rekening terpaut judi online, mereka cuma dapat memblokir rekening orang Indonesia, tetapi tidak dengan orang asing yang ikut serta penyebaran serta pengoperasian judi online di Indonesia.
“ Sementara itu bohir( owner) ataupun pelakon utamanya banyak di luar negara. Terdapat di Filipina, Vietnam, Kamboja, serta di negara- negara ASEAN. Seperti itu berartinya dibangun satgas, biar dapat mengaitkan lebih luas lagi departemen serta lembaga,” kata Usman.
Dengan terdapatnya satgas, penindakan judi online hendak terkoordinasi lintas sektoral mulai dari Polri, Tubuh Siber serta Sandi Negeri( BSSN), Kominfo, Kemlu, Kemenko Polhukam, Kejaksaan, hingga OJK.
Kemlu misalnya bisa mengantarkan ke negara- negara lain kalau kegiatan judi online di Indonesia merupakan ilegal. Lebih lanjut, Polri pula dapat bekerja sama dengan Interpol buat menindak pengelola judi online di luar negara yang bergerak hingga Indonesia.
Koordinasi antar lembaga dalam Satgas pula berarti buat menghalangi ruang gerak pelakon. Sedangkan Kemlu serta Polri dapat bekerja sama mengejar serta menindak operator judi online di luar negara, Kominfo dapat memonitor persebaran web judi online yang masuk ke Indonesia, serta OJK dapat memblokir rekening terpaut judi online di Indonesia yang dipunyai pihak asing.
